JURNAL RECHTENS

Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Vires Terkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas Di Luar Ketentuan Anggaran Dasar

Edi Wahjuningati — 2024-12-20

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perseroan terbatas bila terjadi doktrin ultra vires kaitannya dengan tindakan organ perseroan terbatas diluar ketentuan anggaran dasar. Badan usaha terdiri dari badan hukum dan non badan hukum. Perseroan terbatas merupakan badan hukum, harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar perseroan yang termuat dalam akta pendirian. Organ perseroan terbatas berwenang dan bertanggung jawab untuk kepentingan perseroan, namun organ perseroan terbatas seringkali menjalankan kegiatan usaha perseroan diluar ketentuan anggaran dasar perseroan atau bertindak melampaui kewenangannya disebut dengan doktrin ultra vires. Metode penelitian hukum melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perseroan terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sesuai maksud dan tujuan di dalam anggaran dasar, sehingga bila terjadi doktrin ultra vires, tindakan di luar ketentuan anggaran dasar yang menimbulkan kerugian maka pihak dari organ perseroan terbatas yang melakukan ultra vires dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Doktrin Ultra Vires, Anggaran Dasar

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the liability of a limited liability company if the ultra vires doctrine occurs in relation to the actions of the limited liability company's organs outside the provisions of the articles of association. Business entities consist of legal entities and non-legal entities. A limited liability company is a legal entity, it must have aims and objectives as well as business activities in the company's articles of association which are contained in the deed of establishment. Limited liability company organs have the authority and responsibility for the interests of the company, however, limited liability company organs often carry out the company's business activities outside the provisions of the company's articles of association or act beyond their authority, which is called the ultra vires doctrine. Legal research methods through normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the research show that a limited liability company is a legal entity company in accordance with the aims and objectives in the articles of association, so that if the ultra vires doctrine occurs, actions outside the provisions of the articles of association that cause losses, the party from the limited liability company organ that commits ultra vires can be held responsible.

Keywords: Limited Liability Company, Ultra Vires Doctrine, Articles of Association

REFERENCES

Fuady, Munir, Doktrin-doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2010

HS, Salim, dan Sutrisno, Budi, Hukum Investasi Di Indonesia, Edisi 1-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009

Prasetya, Rudhi, Perseroan Terbatas Teori & Praktik, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2011

Prasetya, Rudhi, Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer, Edisi Revisi, Cetakan Ke-11, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Soekardono, R., Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama), Cetakan Kesembilan, Dian Rakyat, Jakarta, 1993

Sumantoro, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Abdul Rokhim, Tindakan Ultra Vires direksi Dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas, Jurnal Yurispruden, Vol. 4, No. 1, 2021

Budiman, N. T., & Supianto , S. . (2017). Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember. JURNAL RECHTENS, 6(2), 1–20. https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i2.201

Dwi Suryahartati, Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7, 2013

Hasbullah F. Sjawie, TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATASATAS TINDAKAN ULTRA VIRES, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 6 No. 1, 2017, hal. 13, https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1886

Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia, Jurnal Bussiness Law Review, Volume III, 2017

N. Susanto, Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental )), Administrative Law and Governance Journal, vol. 3, no. 2, pp. 260-271, Jun. 2020. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260-271

Wirazilmustaan, W., & Simabura, C. (2023). Implementasi Prinsip Ultra Vires di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia. UNES Law Review, 6(2), 4762-4767. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1242

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yudha Bagus Tunggala Putra — 2024-12-20

Perkembangan ekonomi dunia diimbangi munculnya kejahatan khusus (extra ordinary crime) seperti pencucian uang (money laundering). Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime) seperti tindak pidana korupsi. KPK saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi UU Tipikor dan UU TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang melaksanakan penuntutan tersebut. Seharusnya penuntutan korupsi dengan pencucian uang harus dipisahkan sekalipun keduanya concursus idealis dengan melimpahkan penuntutan tersebut pada Kejaksaan RI. Tujuan penelitian ini, Menemukan dasar legalitas KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang dan Merumuskan kebijakan formulasi kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK dalam konteks ius constituendum. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Hasil penelitian adalah Penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK tidak diatur dalam UU Tipikor, UU KPK maupun UU TPPU sehingga bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan Dalam konteks ius constituendum harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU KPK agar melegitimasi keberadaan dan pelaksanaan tugas serta kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Abstrack

The rapid economic development worldwide has been accompanied by the emergence of specific crimes (extraordinary crimes) such as money laundering. Money laundering is a derivative crime that is always preceded by a predicate crime such as corruption. The Corruption Eradication Commission (KPK) is currently intensifying its use of a combination of the Corruption Law and the Money Laundering Law in its prosecutions. However, it turns out that none of the legislation explicitly grants the KPK the authority to conduct these prosecutions. Ideally, the prosecution of corruption and money laundering should be separated, even though they often overlap, with such prosecutions being delegated to the Attorney General of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is twofold: to establish the legal basis for the KPK in prosecuting money laundering offenses and to formulate policies on the formulation of KPK's prosecution authority in the context of ius constituendum. This study employs a Normative Juridical method with an approach to legal and conceptual frameworks. The research findings reveal that the prosecution of money laundering offenses by the KPK is not regulated under the Corruption Law, the KPK Law, or the Money Laundering Law, thereby conflicting with the principle of legality and potentially leading to abuse of authority. Therefore, in the context of ius constituendum, the prosecution of money laundering offenses by the KPK must be clearly regulated in specific legislation, particularly the KPK Law, to legitimize the existence, execution of duties, and authority of the KPK in prosecuting money laundering offenses.

Keywords: Money Laundering Offenses, Prosecution, Corruption Eradication Commission (KPK), and Attorney General of the Republic of Indonesia.

REFERENCES

Hairi, P. J. “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)”. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.6, No. 1, 2016, 1-15

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan;Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Gede Made Swardhana, “ Pengaturan Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 4, 2023.

Triwijati, NK Endah. Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis.Surabaya: Savy Amira Women’s Crisis Center, 2014.

Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana." PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 2 2020.

Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak."Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan Vol. 5, no. 2, 2016

Amrulloh, Dimas Syahrul, and Pudji Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik Di Indonesia." Novum: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, 2022, h. 34

Israpil, Israpil. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." Jurnal Pusaka, Vol. 5, No. 2, 2017, 141-150.

Christy A. I. Aleng, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal”, Lex Crimen, Vol. Ix, No. 2, 2020.

Moh. Al-vian Zul Khaizar, Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 No. 1 Mei 2022.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,2017

Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik

Cuk Indah Mardianto — 2024-12-20

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual nonfisik di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 5 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun demikian, ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu dalam menentukan kebenaran terhadap kekerasan nonfisik yang dilakukan pelaku agar dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. jika tidak ada saksi yang melihat secara langsung tindakan kekerasan nonfisik, tujuan dari penelitian ini adalah membahas secara mendetail mengenai pembuktian kekerasan seksual non fisik penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan seorang saksi korban mempunyai nilai didalam pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual nonfisik berdasarkan UU TPKS tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kebenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, sehingga diperlukan alat bukti pendukung yang lain untuk memiliki nilai pembuktian yang dibenarkan dalam UU TPKS yaitu berupa alat bukti dalam KUHAP, alat bukti yang diatur dalam UU ITE berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya dan barang bukti yang digunakan dan/atau berhubungan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Pembuktian, Non Fisik.

Abstract

The regulation of criminal acts of non-physical sexual violence in Indonesia is regulated based on Article 5 of the Sexual Violence Crime Law (TPKS). However, there are several problems that need to be considered, namely in determining the truth of the non-physical violence committed by the perpetrator so that it can be proven through valid evidence. if there are no witnesses who directly see acts of non-physical violence, the aim of this research is to discuss in detail the evidence of non-physical sexual violence. This research uses normative juridical research with several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the comparative approach, as for the research results This shows that the testimony of a victim witness has value in proving the crime of non-physical sexual violence based on the TPKS Law and cannot stand alone to prove the truth of the actions committed by the perpetrator, so other supporting evidence is needed to have the evidentiary value justified in the Law. TPKS is in the form of evidence in the Criminal Procedure Code, evidence regulated in the ITE Law in the form of Electronic Information and/or Electronic Documents and/or printouts thereof and evidence used and/or related to the Crime of Sexual Violence.

Keywords: Sexual violence, Evidence, Non-Physical

Aspek Pidana Dalam Pelanggaran Terhadap Ramuan Jamu Tradisional Madura: Analisis Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Ekonomi

Dewi Mutiah — 2024-12-20

Aspek pidana terhadap pelanggaran resep jamu tradisional madura dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak resep jamu tradisional Madura di Pamekasan. Rumusan dari artikel ini ialah aspek pidana dalam pelanggaran terhadap resep jamu tradisional Madura dan apakah pelanggaran terhadap resep jamu tradisional Madura dapat diketegorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui aspek pidana dalam pelanggaran terhadap resep jamu tradisional madura dan untuk mengetahui apakah pelanggaran tersebut dapat diketegorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis noermatif. Artikel ini diharapkan dapat menjawab pelanggaran terhadap resep jamu tradisional Madura masuk dalam ketegori tindak pidana ekonomi atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ramuas resep jamu tardisional madura di Kabupaten Pamekasan belum terdaftar sebagai indikasi geografis di Dirjen HKI, hal tersebut akan berdampak pada perlindungan terhadap keaslian resep jamu tersebut. Pelanggaran terhadap resep jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi jika resep tersebut didaftarkan ke Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis

Kata kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Indikasi Geografis, Resep Jamu Tradisional Madura.

Abstract

The criminal aspect of violations of traditional Madura herbal medicine recipes is intended to provide legal protection for the rights holders of traditional Madurese herbal medicine recipes in Pamekasan. The formulation of this article is the criminal aspect in violation of traditional Madurese herbal medicine recipes and whether violations of traditional Madurese herbal medicine recipes can be categorized as economic crimes. The purpose of this article is to find out the criminal aspects of violations of traditional Madura herbal medicine recipes and to find out whether these violations can be categorized as economic crimes. The research method used in this article is empirical juridical. It is hoped that this article will be able to answer whether violations of traditional Madurese herbal medicine recipes are included in the category of economic crimes or not. The results showed that the recipe of traditional Madurese herbal medicine in Pamekasan Regency has not been registered as a geographical indication at the Directorate General of IPR, this will have an impact on the protection of the authenticity of the herbal medicine recipe. Violation of traditional Madurese herbal recipes in Pamekasan Regency is included in the category of economic crime if the recipe is registered with the Directorate General of IPR as a Geographical Indication.

Keywords: Economic Crime, Geographical Indications, Madura Traditional Herbal Recip

REFERENCES

Adhiyatma, Muhammad Tizar, and Kholis Roisah. “Legal Protection for Traditional Medicine Knowledge of Paliasa Leaves in Traditional Community of South Sulawesi Through Intellectual Property Regime.” LAW REFORM 16, no. 2 (September 27, 2020): 290–306.

Angkoso, Cucun Very, Ari Kusumaningsih, and Hapsari Peni Agustin Tjahyaningtijas. “Automatic Recognition of Madurese Herbal Medicine Rhizome Images Using the Efficientnet Convolutional Neural Network.” In 2023 International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM), 4:313–317. Yogyakarta, Indonesia: IEEE, 2023. Accessed September 17, 2024. https://ieeexplore.ieee.org/document/10442717/.

Anwar, Moch. Hukum Pidana Di Bidang konomi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Fatmawati, Ika, Rizal Andi Syabana, Henny Diana Wati, and Yuli Hariyati. “Madura Tribe Community Biopharmaca Development Strategy In Indonesia.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1153, no. 1 (May 1, 2023): 012004.

Ikhwan, Mufarrijul, , Djulaeka, , Murni, and Rina Yulianti. “PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE ) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN.” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 1 (April 2, 2013). Accessed June 20, 2022. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11074.

Kurnianingrum, Trias Palupi. “Perlindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten.” Jurnal Negara Hukum 10, no. 1 (2019).

Li, Jinkai, Jie Yuan, and Yue Xiao. “A Traditional Medicine Intellectual Property Protection Scheme Based on Hyperledger Fabric.” In 2022 4th International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications (CTISC), 1–5. Suzhou, China: IEEE, 2022. Accessed September 18, 2024. https://ieeexplore.ieee.org/document/9849749/.

Lutfi, Anas, and Rusmin Nuriadin. “TINDAK PIDANA EKONOMI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI,” no. 1 (2016).

Mentayani, Ita. “PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IJIN EDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Salundik” 6, no. 1 (2021).

Mudjijono, Isni Herawati, Siti Munawaroh, and Sukari. Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu dan Anak. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB), 2014.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pane, Musa Darwin. “BAHAN AJAR TINDAK PIDANA EKONOMI.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA, 2017.

Papadopoulou Skarp, Frantzeska. “Intellectual Property Rights behind Bars.” European Labour Law Journal 15, no. 3 (September 2024): 524–540.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017.

———.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Vol. 13, 2016.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016.

Sukandar, Elin Yulinah. “TREN DAN PARADIGMA DUNIA FARMASI” (n.d.).

Syafrinaldi, Fahmi, and M. Abdi Almaksur. Hak Kekayaan Intelektual. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Tanzil, Dionisius Ardy. “Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan” (n.d.): 18.

Yunitarini, Rika, and Ernaning Widiaswanti. “Analysis and Design of Indonesian Traditional Medicine (Jamu) Information System by Using Prototyping Model (Case Study: Madura Island).” Edited by M.R. Radiansyah, T.M. Wardiny, R. Noviyanti, E.N. Kusumaningrum, L. Warlina, Isfarudi, D. Nursantika, et al. E3S Web of Conferences 483 (2024): 03012.

Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling

Yassir Arafat Yasir — 2024-12-20

Keberagaman agama, suku, adat, dan ras yang dimiliki Indonesia menempatkan negara ini sebagai bangsa yang majemuk, di mana Pancasila menjadi landasan dasar pemersatu. Namun, tantangan dalam implementasi Pancasila kerap kali muncul, terutama dalam pengaturan kebijakan publik. Penelitian ini mengkaji Kedudukan Hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian Paskibraka, yang menimbulkan kontroversi terkait kebebasan beragama dan nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Keputusan Kepala BPIP memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan? dan (2) Apakah Keputusan Kepala BPIP No. 35 Tahun 2024 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan doktrinal, yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keputusan Kepala BPIP memiliki kekuatan mengikat yang mirip dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keputusan ini menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan beleidsregel, mengingat dampak jangka panjang dan cakupan pengaturannya. Namun, kebijakan ini dianggap berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam penghormatan terhadap keberagaman dan hak beragama. Diharapkan bahwa setiap kebijakan publik selaras dengan prinsip dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Kata Kunci: Pancasila, BPIP, Keputusan Kepala, kebebasan beragama.

Abstract

Indonesia's diversity of religions, ethnicities, customs and races places the country as a pluralistic nation, where Pancasila is the basic foundation of unification. However, challenges in the implementation of Pancasila often arise, especially in public policy settings. This research examines the Legal Position of the Decree of the Head of BPIP Number 35 of 2024 concerning the standard of Paskibraka clothing, which has caused controversy related to religious freedom and Pancasila values. The problem formulations in this research are: (1) Does the Decree of the Head of BPIP have binding force like a regulation? and (2) Is the Decree of the Head of BPIP No. 35 of 2024 in accordance with the values of Pancasila? The normative legal research method is used in this research with a doctrinal approach, involving primary and secondary legal materials. The results show that, the Decree of the Head of BPIP has binding force similar to statutory regulations. In the hierarchy of laws and regulations, this decree occupies a higher position compared to beleidsregel, given its long-term impact and regulatory scope. However, this policy is considered potentially contradictory to the values of Pancasila, particularly in respect for diversity and religious rights. It is expected that every public policy is in line with the basic principles of Pancasila as the source of all sources of state law.

Keywords: Pancasila, BPIP, Chief Decree, freedom of religion.

REFERENCES

Asshiddiqie, Jimly, 2020, Pancasila : Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta : Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perihal Undang-Undang, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Astomo, Putera, 2018, Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia). Depok: Rajawali Pers.

Huda, Ni’matul dan Nazriyah, R., 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan ke-1, Bandung: Nusa Media.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian

Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Bina Aksara.

Nonet, Phillipe dan Selznick, Philip, Law and Society in Transition; Toward Responsive Law, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Bandung : Nusamedia, 2007.

Prasetyo, Teguh, dan Purnomosidi, Arie, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusa Media, 2014.

Rahardjo, Satjipto, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Jakarta : Genta Publishing, 2009.

Salim dan Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Sidartha, Bernard Arief, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Cet. II, Bandung: Mondar Maju, 2000.

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung : Sinar Baru, 1983.

Sulaiman, King Faisal, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Arafat, Yassir, 2 September 2024, Polemik Seragam Paskibra: Antara Identitas Nasional dan HAM, Kbanews.com.

Haliim, Wimmy, 2016, Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42, No. 1.

Kenedi, John, 2016, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, El-Afkar (Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 5 No.2.

Kesbangpol DIY, 14 Agustu 2024, Paksaan Lepas Hijab Langgar HAM & Nilai Pancasila. Kumparan.com.

Muladi, 2011, Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No.1,.

Nurjaya, I. N.. 2011, Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3. No. 2.

Pratiwi, N. H., 27 Agustus 2022, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-Undangan.setkab.go.id

Putra, E. A. M. 2024, Konsep ideal pengujian peraturan kebijakan (beleidsregel) di Indonesia. Jurnal Law Review,Vol.3. No.1.

Santoso, Sugeng, 2014, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi, Jurnal Refleksi Hukum Vol.8. No.1.

Aditya, Zaka Firma. & Winata, Muhammad Reza, 2018, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Negara Hukum, Vol.9 No.1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala BPIP No. 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.

Implementasi Pengaturan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Denpasar Melalui Hukum Sebagai Sarana Pengubah Masyarakat

Kadek Julia Mahadewi — 2024-12-20

Penambahan jumlah produksi sampah tiap tahunnya menunjukkan angka yang meningkat sehingga perlu dibuat regulasi aturan untuk menjawab permasalahan, yakni salah satunya dengan pengurangan sampah plastik yang sering dipergunakan dalam masyarakat untuk dipergunakan berbelanja baik ke pasar modern dan pasar tradisional. Sampah plastik disini sangat berbahaya karena susah terurai, tidak ramah lingkungan, dan bisa mengakibatkan pencermaan lingkungan baik laut, udara dan darat yang membahayakan kesehatan masyarakat. Bahan plastik yang mengadung lateks ini harus dikurangi peredaranya agar tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Metode penelitian menggunakan penelitian empiris denagn pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana penerapan pengaturan pengurangan sampah di Kota Denpasar? dan Bagaiamana Perwali Kota Denpasar Nomor 36 tahun 2018 dilihat sebagai Hukum sebagai pengubah masayarakat?. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan peraturan tentang pengurangan Kantong plastik di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 sebagai langkah startegis yang diambil dan Perwali ini merupakan sarana pengubah kehidupan masyarakat dalam penggunakan kantong plastik menjadi tas belanja yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: implementasi; sampah plastik; Kota Denpasar

Abstract

The increase in the amount of waste production each year shows an increasing figure, so it is necessary to make regulations to answer the problem, one of which is by reducing plastic waste which is often used in society for shopping both in modern markets and traditional markets. Plastic waste here is very dangerous because it is difficult to decompose, is not environmentally friendly, and can cause pollution to the sea, air and land environment which endangers people's health. The distribution of plastic materials containing latex must be reduced so as not to cause damage to the environment. The empirical research type journal writing method uses a statutory approach, using primary and secondary data sources. The problem formulation obtained is How is the Implementation of Waste Reduction Arrangements in Denpasar City? and How is Perwali Denpasar City Number 36 of 2018 seen as a law that changes society? The results of the discussion on the implementation of plastic bag reduction regulations in Denpasar City have gone well with the issuance of Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 as a strategic step taken and this Perwali is a means of changing people's lives by using plastic bags to become environmentally friendly shopping bags.

Keywords: implementation; plastic waste; Denpasar City

REFERENCES

Adristi, Fairuziah Putri, Graciella Annette, and Saffanah Rezky Azzahrah Andrian. “Posisi Hak Asasi Manusiat Sebagai Dasar Gugatan Dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 2 (2023): 209–37. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.544.

Arsilendra. “Sosioteknologi Kreatif Pelatihan Pengelolaan Sampah Anorganik Menjadi Aneka Kreasi Daur Ulang Bagi Ibu Rumah Tangga Dan Remaja Putri Desa Krawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.” Agustus 4, no. 2 (2020): 520–26.

Ayu, Desak Suciati, Putu, M Si, Pemerintah Provinsi, Bali Ni, Luh Sri, and Mahendra Dewi. “Strategi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Provinsi Bali Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.” PARIKSA- Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja, 2021.

Cahyani, Ferina Ardhi. “Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Indonesian State Law Review (ISLRev) 2, no. 2 (2020): 168–79. https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472.

Hilal, M. A., M. R. Arapi, S. Sagita, and R. Aziz. “Pendampingan Pengelolaan Sampah Anorganik Menjadi Ecobrick Berbasis Masyarakat.” Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung 1, no. 13 (2021): 35–43.

Josef Mario Monteiro. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Sleman: CV Budi Utama, 2020.

Kedo, A I, and E Tisnawati. “Balai Pelatihan Dan Pengolahan Sampah Di Yogyakarta Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi.” Journal Arsitektur 3 (2020): 1–17. http://eprints.uty.ac.id/5368/%0Ahttp://eprints.uty.ac.id/5368/1/77. 5160911120-ARSYAD IKAREZ KEDO.pdf.

Kuswardini, S, and R A Suprapto. “Gerakan Peduli Lingkungan Di Kalangan Komunitas Muda: Dalam Konteks ‘Human Security.’” Prosiding Seminar Hasil …, no. November (2019).

Maulidyna, Shafira Arizka. “Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.” Jurnal Sumbur Cahaya 29, no. 2 (2022): 265–92. https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814.

Nisa, Anika Ni’matun, and Suharno Suharno. “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020): 294. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337.

Paeno, Paeno, Kasmad Kasmad, Denok Sunarsi, Ali Maddinsyah, and Dede Supiyan. “Pemanfaatan Sampah Plastik Untuk Kerajinan Rumah Tangga Taman Belajar Kreatif Mekar Sari.” BAKTIMAS : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 2, no. 1 (2020): 57–61. https://doi.org/10.32672/btm.v2i1.2104.

Privera, Helwin, Khairil Anwar, and Pitri Noviadi. “Efektivitas Pemanfaatan Sampah Masker Sebagai Peredam Suara.” Jurnal Sanitasi Lingkungan 3, no. 1 (2023): 28–35. https://doi.org/10.36086/jsl.v3i1.1408.

Purnama Wati, Evi. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan.” Bina Hukum Lingkungan 3, no. 1 (2018): 119–26. https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9.

Santoso, Aris Prio Agus. Hukum Perlindungan Konsumen. 1st ed. Pustaka Baru Press, 2022.

Saputra, I Made Della Dwi Angga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Sablon Dan Pencelupan Di Kota Denpasar.” Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 57–62. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2435.57-62.

Sonata. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” Jurnal Hukum Fiat Justisia 8, no. 1 (2015): 15–35.

Sukedar, S.H., M.h. Teori Hukum Suatu Pengantar. 1st ed. Jakarta: Pustaka Baru, 2022.

Suparmoko, Muhammad. “Pembangunan Nasional Dan Regional.” Jurnal Ekonomika Dan Manajemen 9, no. 1 (2020): 39–50.

Suyanto, Edy, Endriatmo Soetarto, Sumardjo Sumardjo, and Hartrisari Sari Hardjomidjojo. “Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Green Community Mendukung Kota Hijau.” MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan 31, no. 1 (2015): 143. https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1295.

Yustiani, Yonik Meilawati, Anni Rochaeni, and Elva Aulia. “Konsep Pengelolaan Sampah Di Desa Babakan Kabupaten Bandung.” EnviroScienteae 15, no. 1 (2019): 121. https://doi.org/10.20527/es.v15i1.63

Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

I Putu Edi Rusmana — 2024-12-20

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemilu, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan tanggung jawab. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan masing-masing lembaga, peningkatan mekanisme koordinasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan pengaturan kewenangan yang efektif akan meningkatkan integritas pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih adil dan akuntabel, serta menawarkan solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pemilu

Kata kunci: Bawaslu, Pemilu, Tindak Pidana

Abstract

This study aims to analyze the arrangement of authority between the Election Supervisory Body (Bawaslu) and law enforcement officers in prosecuting election crimes, as well as its implications for legal certainty. The method used is normative and descriptive analytical research with a qualitative approach. The results of the study indicate that there is a lack of clarity in the division of authority between Bawaslu and law enforcement officers, which results in overlapping functions and responsibilities. This has the potential to reduce the effectiveness of law enforcement and reduce public trust in the election process. This study recommends the need for clearer regulations regarding the authority of each institution, improved coordination mechanisms, and the application of transparency and accountability principles. Thus, it is hoped that effective regulation of authority will improve election integrity and strengthen democracy in Indonesia. This study makes a significant contribution to the development of a fairer and more accountable election system, and offers solutions to the challenges faced in enforcing election law.

Keywords: Bawaslu, Election, Law Enforcement

REFERENCES

Ahmad, Ahmad. “PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi),” n.d.

Alaydrus, Anwar, S Sos, M Si Jamal, Niken Nurmiyati, and M I P S IP. Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi. Penerbit Adab, 2023.

Arfa, Arman Man. “Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat.” Jendela Pengetahuan 16, no. 2 (2023): 128–42.

Atiska, Erra. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir.” Universitas Islam Riau, 2021.

Bambang, Sarah, Sri Setyadji, and Aref Darmawan. “Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 02 (2021): 281–91.

Cahyad, Aep Hendar, and Imas Rosidawati Wiradirja. “2024 Elections and the Power Struggle: Legal and Political Perspectives.” Formosa Journal of Sustainable Research 3, no. 6 (2024): 1317–32.

Clarina, Revi, Dona Raisa Monica, and Diah Gustiniati Maulani. “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Era Digital.” Journal of Contemporary Law Studies 1, no. 4 (2024): 276–86.

Edison, Hendri. “Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Fadhilah, Okvita Sekar. “The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum Dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Electio.” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 2024, 53–64.

Gea, Poppy Primadana Top, and Nailah Ariqah. “Menuju Demokrasi Yang Inklusif: Kajian Kritis Atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): 784–94.

Haddade, Satria Rasyidin. “Penggunaan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024 (Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai Dalam Verifikasi Partai Politik).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T P Siregar, and Syawal Amry Siregar. “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.” Jurnal Retentum 3, no. 1 (2021).

Heply, Shine Azizah, Fitri Kurnianingsih, and Firman Firman. “Collaborative Governance Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Di Provinsi Kepulauan Riau.” Jurnal Relasi Publik 1, no. 3 (2023): 189–201.

Hidayatullah, Mahdi. “Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024.” Journal of International Multidisciplinary Research 2, no. 8 (2024): 127–39.

Jamal, Muhammad. “Penjatuhan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Universitas Islam Indonesia, 2024.

Jumhadi, Hadi. “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak.” Dalam Jurnal Justiciabellen 1 (2021).

Junaidi, Veri, and Muhammad Ihsan Maulana. “Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024.” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2, no. 2 (2020): 41–60.

Lati praja delmana. “Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia.” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1, no. 2 (2020): 1–20. https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61.

Leodita, Ashra, Anggun Prastika, and Puspaningrum Puspaningrum. “Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali, Indonesia.” Journal of Contemporary Law Studies 1, no. 4 (2024): 261–74.

Lira, M Adnan. “Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum.” JDA: JOURNAL DELIKADPERTISI 3, no. 1 (2024): 23–30.

Mahendra, Bagas. “Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Masnun, Masnun. “Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.” AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 4, no. 1 (2024): 105–25.

Meidiawaty, Fusia, and Evita Isretno Israhadi. “Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran Dalam Konteks Pemilihan Umum.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 1111–22.

Muhammad, A Fadel. “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018).” Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Muhtar, Mohamad Hidayat, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, and Erman Rahim. TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, and Isna Fitria Agustina. “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya.” Journal of Governance and Local Politics (JGLP) 6, no. 1 (2024): 37–50.

Saputra, M Reza, and Wicipto Setiadi. “Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan.” Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 2, no. 4 (2024): 204–22.

Siregar, Meri Carolina, and Tabah Maryanah. “Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 48, no. 2 (2022): 141–58.

Susanti, Retna, and Utama. “Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,” 2021, 1–180.

Syahri, M. “Perilaku Organisasi Dalam Menumbuhkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten.” Alfath 1, no. 1 (2024).

Vandito, Revo Linggar, Adly Febrian, Ave Anak Anugrah, Fathir Nutthoriq, Monika Lisa Paramita, and Restu Rahmawati. “Evaluasi Otoritas Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Politik Transaksional Pada Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Teori Gap Implementasi.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 6, no. 1 (2024): 1–18.

Vonna, Raihan Dara, and Muhammad Rayyan Abyan. “Implikasi Moral Hazart Dalam Pemilu Legislatif Serentak 2024.” Bulletin of Community Engagement 4, no. 3 (2024): 80–91.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia. Sinar Grafika, 2022.

Wulandari, Fayza Ayu, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Ahmad Fauzi Furqon. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi.” Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora 1, no. 3 (2024): 179–94.

Yardi, Novry, Otong Rosadi, and Iyah Faniyah. “Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.” Jurnal Sakato Ekasakti Law Review 3, no. 1 (2024): 10–21.

Yasin, Rahman. “Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, Dan MK.” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4, no. 2 (2022): 186–99.

YUNIAR, FIRA. “Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelengaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019.” Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023.

Zairudin, Ahmad, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. “Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu.” Jurnal Rechtens 12, no. 2 (2023): 273–86. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489.

Zefanya, Kayla. “Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu.” Blantika: Multidisciplinary Journal 2, no. 11 (2024): 386–94.

Kepastian Hukum Cryptocurrency Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce

Hajrianto Tomia — 2024-12-20

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi dalam e-commerce semakin meningkat, namun ketidakpastian regulasi di Indonesia menciptakan dilema bagi pelaku bisnis dan konsumen. Meskipun diakui sebagai komoditas digital oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran resmi masih dilarang oleh Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum penggunaan cryptocurrency dalam transaksi e-commerce di Indonesia dan membandingkannya dengan negara-negara seperti Jepang dan Uni Eropa yang telah memiliki kerangka hukum lebih matang. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini menelaah peraturan yang berlaku serta dampaknya terhadap sektor e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi menghambat inovasi dan adopsi cryptocurrency di Indonesia. Diperlukan kerangka hukum yang harmonis dan kolaboratif untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi konsumen. Regulasi yang lebih komprehensif diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Cryptocurrency, E-commerce, Inovasi Digital, Regulasi Indonesia.

Abstract

In recent years, the use of cryptocurrencies as a means of transaction in e-commerce has been increasing, but regulatory uncertainty in Indonesia has created a dilemma for businesses and consumers. Although recognized as a digital commodity by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti), the use of cryptocurrency as an official means of payment is still prohibited by Bank Indonesia. This study aims to examine the legal certainty of the use of cryptocurrencies in e-commerce transactions in Indonesia and compare it with countries such as Japan and the European Union which already have a more mature legal framework. Using a normative method, this study examines applicable regulations and their impact on the e-commerce sector. The results of the study show that regulatory uncertainty hinders cryptocurrency innovation and adoption in Indonesia. A harmonious and collaborative legal framework is needed to create legal certainty and protect consumers. More comprehensive regulations are expected to encourage the development of the digital economy and increase Indonesia's competitiveness in the global market.

Keywords: Legal Certainty, Cryptocurrency, E-commerce, Digital Innovation, Indonesian Regulations.

REFERENCES

Agus, Agus, Sudirman Sudirman, Wahyudi Umar, and Ahmad Rustan. “The Use of Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through Arbitration: The Potential and Challenges.” Sasi 29, no. 3 (2023): 570. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1393.

Alamsyah, Muhamad Sadam, Ahmad Shobari, Almabiyan Gusma, Mita Riza Rahmanda, Herli Antoni, and Elya Kusuma Dewi. “Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 7, no. 1 (2023): 24–37. https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209.

Alfiansyah, Desniar Lutfi, Mukhidin, and M. Taufik. “Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto.” Pancasakti Law Journal 2, no. 1 (2024): 199–204.

Atikah, Ika. “Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 10, no. 2 (2023): 529–50. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691.

Az Zahra Nashira Ryan, Aris Prio Agus Santoso, Giovania Madeira Do Carmo, Jonathan James Kurniawan, and Zakkiya Muflih Gusma Putra. “Perlindungan Konsumen Pada Cryptocurrency Di Era Digital.” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora 1, no. 3 (2024): 198–204. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.190.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

Dwicaksana, Haruli, and . Pujiyono. “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2020): 187. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407.

Ekawati, Dian. “Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia.” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 3 (2024): 110–16. https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/395.

Feinstein, Brian D., and Kevin Werbach. “The Impact of Cryptocurrency Regulation on Trading Markets.” Journal of Financial Regulation 7, no. 1 (2021): 48–99. https://doi.org/10.1093/jfr/fjab003.

Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, and Abdul Atsar. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia.” Jurnal Education and Development Vol.10 No., no. 2 (2022): 697–706.

Hasnan, Fitriana. “Implementasi Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tentang Aset Kripto Di Indonesia).” Universitas Gadjah Mada, 2020. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/191284.

Indra Santo, M B A. Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency: Memulai Perjalanan Anda Ke Investasi Digital Di Indonesia. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023. https://books.google.co.id/books?id=pD3SEAAAQBAJ.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 2024. https://doi.org/10.2307/jj.13167921.

Keuangan, Otoritas Jasa. Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. Jakarta: OJK, 2019.

Muhammad, Ifada Noor Yusuf. E-Commerce: Konsep Dan Teknologi, Edisi Pertama. Malang: Media Media Creative, 2021.

Nakamoto, S. “Cryptocurrency and Financial Innovation in Japan.” Journal of Financial Regulation and Compliance 12, no. 01 (2017): 56.

Purwati, Ani. Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek. Edited by Tika Lestari. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Rasmuddin, Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, and Wahyudi Umar. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan.” JURNAL RECHTENS 11, no. 2 (December 9, 2022): 125–40. https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1176.

Siregar, Emiel Salim, Widya Manurung, Rudi Gunawan, Muhammad Dzulkhairil, Ramadhan Siagian, Muhammad Ardiansyah, Rusdi Lubis, and Andreansyah Sitorus. “Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 1 (2024): 90–101. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.413.

Susilowardhani, Susilowardhani, Ashinta Sekar Bidari, and Reky Nurviana. “Regulation and the Future of Cryptocurrency in Indonesia.” International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) 6, no. 3 (2022). https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6539.

ARMA Law. (2022). ARMA Law. (2022). BAPPEBTI Regulation No. 13 of 2022 as a Method to Further Mitigate Future Risk in Crypto Asset Trading in Indonesia. https://www.arma-law.com/news-event/newsflash/peraturan-bappebti-no-13-tahun-2022-perdagangan-aset-kripto-di-indonesia. Diakses pada 6 November 2024.

Bank Indonesia. (2018). Pernyataan Bank Indonesia tentang Virtual Currency. Terdapat pada, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx. Diakses pada 6 November 2024.

Central Bank of Ireland. (2023). Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Terdapat pada, https://www.centralbank.ie/regulation/markets-in-crypto-assets-regulation. Diakses pada 6 November 2024.

Crypto Council for Innovation. (2023). Policy Brief: Japan’s FSA Crypto Asset and Stablecoin Framework. Terdapat pada, https://cryptoforinnovation.org/policy-brief-summary-of-japanese-fsa-crypto-asset-and-stablecoins-framework/. Diakses pada 6 November 2024.

Europan Union Law. (2023). European crypto-assets regulation (MiCA). Terdapat pada, https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-crypto-assets-regulation-mica.html. Diakses pada 6 November 2024.

European Parliament. (2020). Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA). Terdapat pada, https://eur-lex.europa.eu. Diakses pada 6 November 2024.

European Securities and Markets Authority (ESMA). (2020). Markets in Crypto-assets (MiCA). Terdapat pada, https://www.esma.europa.eu/policy-activities/markets-in-crypto-assets-mica. Diakses pada 6 November 2024.

Financial Services Agency Japan. (2017). Payment Services Act. Terdapat pada, https://www.fsa.go.jp/en/news/2021/20210112.html. Diakses pada 6 November 2024.

Hukumonline. (2022). Menyoal Kepastian Hukum Transaksi Kripto. Terdapat pada, https://www.hukumonline.com/berita/a/kepastian-hukum-transaksi-aset-kripto-lt62033356b87cd/. Diakses pada 6 November 2024.

Japan FSA. (2017). Japan's FSA Clarifies Regulatory Position on Initial Coin Offerings, Warns of Risks. Terdapat pada, https://www.jonesday.com/-/media/files/publications/2017/12/japans-fsa-clarifies-regulatory-position-on-initia/files/japan-fsapdf/fileattachment/japan-fsa.pdf?rev=9fe15aae55b34f6c996fece06883b3cc&sc_lang=en. Diakses pada 6 November 2024.

Kementrian Perdagangan RI. (2023). Tokocrypto: Daftar 501 Aset Kripto Legal dari Bappebti Bisa Lindungi Konsumen. Terdapat pada, https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/tokocrypto-daftar-501-aset-kripto-legal-dari-bappebti-bisa-lindungi-konsumen. Diakses pada 6 November 2024.

LPM Azas Fakultas Hukum, Muhammad Dzaka Ramzy. (2021). Legalitas Crypto Currency/Mata Uang Kripto Sebagai Alat Transaksi di Tinjau dari Aspek Hukum Indonesia.Terdapad pada, https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/opini-tentang-hukum/legalitas-crypto-currencymata-uang-kripto-sebagai-alat-transaksi-di-tinjau-dari-aspek-hukum-indonesia.html. Diakses pada 6 November 2024.

SSEK Law Firm. (2023). Regulating the Promotion or Use of Cryptoassets in Indonesia. https://ssek.com/blog/regulating-the-promotion-or-use-of-cryptoassets-in-indonesia/?lang=id

UUD NRI. Tahun 1945

UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Erma Rusdiana — 2024-12-20

Isu hukum yang perlu dikaji adalah bagaimana peran kepala Desa Sebagai Mediator atas dugaan tindak pidana dan hambatan apa saja yang dialami oleh Kepala Desa selama menjadi mediator. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Socah. Kepala Desa di Kecamatan Socah menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat dengan cara melakukan mediasi kepada pihak yang berselisih. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sangat penting demi menjaga perdamaian desa dan peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sebagai mediator termasuk efektif dengan tingginya kasus yang berhasil di mediasi dan jenis dugaan tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah adalah pencurian, penganiayaan, kenakalan remaja, pengancaman, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggelapan (2) terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah yakni adanya adanya provokator dalam mediasi yang sedang berlangsung dan salah satu pihak yang tidak mau datang untuk melakukan mediasi.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa; Mediator; Dugaan Tindak Pidana; Mediasi Penal

Abstract

The legal issues that need to be studied are the role of the village head as a mediator regarding alleged criminal acts and what obstacles the village head experiences while being a mediator. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach or field research. the location of this research is socah district. The village head in socah district resolves a problem in the community by mediating with disputing parties. From the results of the research and studies carried out, it was found that (1) the role of the village head in socah district is very important in maintaining village peace and the role of the village head in socah district as a mediator is quite effective with the high number of cases being successfully mediated and the types of suspected criminal acts being resolved by village heads in socah district are theft, signing, juvenile delinquency, threats, accidents, domestic violence (kdrt) and embezzlement (2) there are several obstacles experienced by village heads in socah district, namely the existence of provocateur in ongoing mediation and one of the parties who does not want to come to mediation.

Keywords: Role Of The Village Head; Intermediary; Alleged Criminal Acts; Penal Mediation