JURNAL RECHTENS

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar

Edi Wahjuni, Firman Floranta Adonara, Etik Kurniawati — Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0700

Kosmetik menjadi kebutuhan utama bagi konsumen baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dijadikan peluang bisnis bagi pelaku usaha untuk berlomba-lomba memberikan inovasi sesuai dengan kebutuhan konsumen salah satunya yaitu kosmetik dengan sistem share in jar, namun pada kenyataannya kosmetik dengan sistem share in jar sangat berpotensi membahayakan keselamtan konsumen. Rumusan masalah dalam artikel ini Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar tanpa label pada kemasan dan Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar tanpa label pada kemasan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil studi menunjukan bahwa Pertama konsumen yang mengalami kerugian mendapatkan perlindungan eksternal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik share in jar tanpa label pada kemasan berdasarkan Pasal 45 UUPK dapat melalui 2 (dua) cara, yakni melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Share in jar

Cosmetics are a major need for both male and female consumers. This is used as a business opportunity for business actors to compete to provide innovation according to consumer needs, one of which is cosmetics with a share in jar sistem, but in reality cosmetics with a share in jar sistem have the potential to endanger consumer safety. The formulation of the problem in this article What is the form of legal protection for consumers for the use of cosmetic products with a share in jar sistem without a label on the packaging and what are the solutions that can be taken by consumers who experience losses due to the use of cosmetic products with a share in jar sistem without labels on the packaging. The approach method used is normative juridical. The results of the study show that firstly, consumers who experience losses receive external protection as regulated in Articles 196 and 197 of Law no. 36 of 2009 concerning Health. Second, the settlement efforts that can be made by consumers who experience losses due to the use of share in jar cosmetics without labels on packaging based on Article 45 of the UUPK can be in 2 (two) ways, namely through court (litigation) and out-of-court (non-litigation) channels.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Share in jar

REFERENCES

Barkatullah, Abdul Halim.2020. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.

Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. 2013. A-Z Tentang Kosmetika. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Isnaeni, Moch. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Putra Media.

Handoko, Duwi. 2019. Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pekanbaru: Hawa dan AHWA

Nugroho, Susanti Adi. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta kendala Implementasinya, Jakarta:Kencana.

Yuhelson, 2018. Hukum Arbitrase, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Hidayah, Rahmatul, Sri Nuringwahyu, Daris Zunaida, Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi BPOM Pada Pembelian Kosmetik Impor, Jurnal Jiagabi, Vol.11 No. 1, 2022.

Lestari, Rika. 2013. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia, Vol.3 No.2.

Sukma, Fisca fajriani. 2019. Identifikasi Asam Dehidroasetat dalam Produk Kosmetika dengan Menggunakan HPLC (High Performance Liquid Cromatography), QUIMICA Jurnal Kimia Sains dan Terapan, Vol.1 No.2.

Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2.

Swadesi, Made Isma, Amanda I Nyoman Putu Budhiarta dan Ni Made Puspautari Ujianti, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 3.

Ni Nyoman Rani, I Made Maharta Yasa,2019,Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar),Kertha Semaya, Vol.6 No.3

Anindyka Sekar Hutami,2021,Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pengguna Skincare Share in Jar di Aplikasi Shopee),Medan.

Burgelijk Wetboek voor Indonesie, (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.42.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

Kevin Adrian, 2021, Ketahui Bahaya di Balik Make Up Share in jar https://www.alodokter.com/ketahui-bahaya-di-balik-make-up-share-in-jar, diakses pada 22 Desember 2021 Pukul 09.02 WIB.

Rizky Kurniawan, 2019, Bagaimana Pengalaman Kamu Membeli Produk Perawatan Kulit Dan Kosmetik Dalam Bentuk “Share in jar”?, https://id.quora.com/Bagaimana-pengalaman kamu-membeli-produk-perawatan-kulit-dan-kosmetik-dalam-bentuk-share-in-jar/answer/Rizki-Kurniawan-1- 1?ch=3&oid=166145194&share=28a72e6a&srid=uKBIMf&target_type=answer, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 10.02 WIB

Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha

Edi Wahjuningati — Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum kontrak baku perusahaan modal ventura dalam menyertakan modal bagi perusahaan pasangan usaha. Metode penelitian hukum melalui penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan hukum kontrak baku perusahaan modal ventura dalam menyertakan modal bagi perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan pasangan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, kontrak baku perusahaan modal ventura dibuat secara sah (pasal 1320 KUH Perdata), sesuai ketentuan Perseroan Terbatas dan lembaga pembiayaan sedangkan pada perjanjian penyertaan modal, perjanjian antar pendiri/pemegang saham, perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi memuat ketentuan mengenai perjanjian (kondisi) prasarat, bantuan teknis, pemasaran dan manajemen, pemutusan perjanjian selanjutnya pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil memuat ketentuan mengenai cara penyaluran jumlah bantuan dana dan pembatalan perjanjian.

Kata kunci: Kontrak Baku, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pasangan Usaha

The purpose of this study was to determine and analyze the legal force of the standard contract for venture capital companies in including capital for business partner companies. Legal research methods through normative legal research, with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the legal force of the standard contract for a venture capital company in including capital for a business partner company is a business partner company in the form of a Limited Liability Company, the standard contract for a venture capital company is legally made (article 1320 of the Civil Code), according to the provisions of Limited Liability Companies and financing institutions while in the agreement equity participation, agreements between founders/shareholders, agreements for issuing and taking convertible bonds contain provisions regarding prerequisite agreements (conditions), technical assistance, marketing and management, termination of subsequent agreements on limited participation agreements with profit sharing patterns including provisions regarding how the distribution of the amount of assistance funds and cancellation of the agreement.

Keywords: Standard Contracts, Venture Capital Companies, Business Partner Companies

REFERENCES

Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm 270, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4 https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7330/3369

Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), Diponegoro Private Law Review, vol. 1, no. 1, Dec. 2017. Hlm.16, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934

Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan, Cetakan Ke IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Ganeta Prasista Haspada dkk., Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, ACTA DIURNAL Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 264, https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559

Geneta Prasista Haspada, Lastuti Abubakar, Nanda Annisa Lubis, Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, JURNAL ILMU HUKUM KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNPAD, ISSN : 2614-3542 EISSN : 2614-3550, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, Artikel diterbitkan 30 Juni 2021, DOI: https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559 Halaman Publikasi : http://jurnal. fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive

Hernoko, Yudha, Agus, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Edisi Pertama, Cetakan Ke 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Komariah, Hukum Perdata, Cetakan Ketujuh, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2017

Nasihin, Miranda, Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan I, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012

Nathaniela Stg, Ali SDB, Burhanudin, 60 Contoh Perjanjian (Kontrak), Cetakan III, HI-Fest Publishing, Jakarta Timur, 2009

R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Vol.17 No.4 2010, URNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, hlm. 654. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8

Rudyanti Dorotea Tobing, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Modal Ventura, JURNAL ILMU HUKUM TAMBUN BUNGAI Vol.1 No.2, September 2016, hlm 133-152

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Ed.1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Torang Panjaitan, Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02| No.02 Desember 2020, hlm 137, DOI: https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference

Michael Winters Wijaya — Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0700

Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), akan tetapi dalam pelaksanaan PMPJ notaris mengalami permasalahan, khususnya dalam hal pelaksanaan RUPS yang menggunakan video conference yang kemudian dibuat relaas akta berita acara RUPS, dengan terus berkembangkan teknologi maka notaris sangat mungkin dikelabuhi oleh para pihak seperti dengan penggunaan teknologi “deep fake”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pembuatan akta berita acara RUPS yang menggunakan video conference?”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan terkait prinsip mengenali pengguna jasa notaris yang diatur dalam pasal 39 UUJN hanya efektif bilamana diterapkan menggunakan metode konvensional saja, sehingga diperlukan peran dari Kemenkumham dan Organisasi Notaris untuk memberikan upaya preventif bagi notaris. Selain itu notaris perlu untuk diberikan akses interoperabilitas data kependudukan dan data korporasi untuk memudahkan notaris untuk melakukan verifikasi kartu identitas pengguna jasa notaris.

Kata kunci: Notaris, PMPJ, RUPS.

Notaries in carrying out their positions are required to apply the Principles of Recognizing Service Users (PMPJ), but in the implementation of PMPJ, notaries experience problems, especially in the implementation of the GMS using video conferencing which is then made relaas deed of GMS minutes, with the continued development of technology, notaries are very likely to be deceived by the parties such as the use of "deep fake" technology. The formulation of the problem in this research is: "How is the application of the principle of recognizing service users by notaries in making deeds of minutes of GMS using video conferencing?". The results of this study indicate that the rules related to the principle of recognizing notary service users stipulated in article 39 of the UUJN are only effective when applied using conventional methods, so the role of the Ministry of Law and Human Rights and Notary Organizations is needed to provide preventive efforts for notaries. In addition, notaries need to be given access to interoperability of population data and corporate data to facilitate notaries to verify the identity cards of notary service users.

Keywords: Notary, PMPJ, GMS

REFERENCES

Abdullah TD, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum” (2020) 05 No. 2 Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas

Adjie H, Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Refika Aditama 2008)

Anand G, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Prenadamedia Group 2018)

Anshori AG, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika (UII Press 2013)

Arizona Y, Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia (Perkumpulan HuMa 2019)

Dewi MNK, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik” (2016) 9 Nomor 1 Jurnal Arena Hukum

Hably RU dan Djajaputra G, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)” (2019) 1 Nomor 2 Jurnal Hukum Adigama

Harahap MY, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Sumur Bandung 1982)

——, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016)

Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Ahsan Yunus ed, Revisi, Mirra Buana Media 2021)

Isnaeni M, Seberkas Diorama Hukum Kontrak (Revka Petra Media 2018)

Julianty V dan Putra MFM, “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan” (2022) 5 Nomor 1 Jurnal USM Law Review

Kie TT, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris (PT Ichtiar Baru van Hoeve 2007)

Lubis I, Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary (Kencana 2022)

Mumtaha HA dan Khoiri HA, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)” (2019) 4 JURNAL PILAR TEKNOLOGI : Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik 55

Notodisoerjo RS, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan (Rajawali 1982)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi, Kencana Prenada Media Group 2016)

Prananda VO, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)” (2018) 8 Nomor 2 Jurnal Humani

Prasetya R, Teori & Praktik Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2019)

Purba O, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum (Raih Asa Sukses 2011)

Sinaga NA, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia” (2018) 8 Nomor 2 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta (Mandar Maju 2011)

Sutedi A, Buku Pintar Perseroan Terbatas (Raih Asa Sukses 2015)

Swantoro H, Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit (Rayyana Komunikasindo 2019)

Trisnomurti R, Notaris & Teknik Pembuatan Akta Notaris (Kadarudin ed, Pustaka Pena Press 2019)

Triwahyuni AD, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum” (2020) 5 Acta Comitas 1

Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi — Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statue approach serta pendekatan perbandingan atau comparative approach. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pengaturan artificial intelligence dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia? Dan Bagaimanakah potensi artificial intelligence sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia ? Dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam UUHC Indonesia tidak mengenal AI sebagai subjek hukum, sehingga AI berdasarkan pada UUHC Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai pencipta serta potensi AI untuk diakui sebagai entitas baru berkaitan dengan subjek hukum selain manusia dan badan hukum yang sebelumnya telah diakui sebagai subjek hukum di Indonesia sangat terbuka, mengingat AI dapat dipersamakan dengan badan hukum sesuai dengan teori-teori badan hukum serta adanya konsep Work Made For Hire yang terdapat dalam UUHC Amerika Serikat yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk mengakomodir AI sebagai suatu entitas baru berkaitan dengan subjek hukum yang diakui di Indonesia.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Subjek Hukum

This study aims to determine and understand the urgency of AI regulation in the Copyright Law in Indonesia as well as the potential of AI as a legal subject in the legal system in Indonesia, This study uses normative research methods and uses a statutory approach or statue approach and a comparative approach. This study found that the Indonesian Copyrights Law does not recognize AI as a legal subject, so AI based on the Indonesian Copyrights Law cannot be classified as a creator and the potential for AI to be recognized as a new entity related to legal subjects other than humans and legal entities that have previously been recognized as legal subjects in Indonesia is so open, considering that AI can be equated with legal entities in accordance with theories of legal entities and the concept of Work Made For Hire contained in the United States Copyrights Law which can be adopted by Indonesia to accommodate AI as a new entity related to legal subjects recognized in Indonesia.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject

REFERENCES

ABC. “Ada Sejumlah Kekhawatiran di Balik Tren Avatar Buatan Lensa.” TEMPO.CO. Last modified December 13, 2022. Accessed November 6, 2023. https://www.tempo.co/abc/8118/ada-sejumlah-kekhawatiran-di-balik-tren-avatar-buatan-lensa.

Amboro, F. L. Yudhi Priyo, and Khusuf Komarhana. “PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia].” Law Review, no. 2 (2021): 145. http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513.

Amisha, Paras Malik, Monika Pathania, and Vyas Kumar Rathaur. “Overview of Artificial Intelligence in Medicine.” Journal of family medicine and primary care 8, no. 7 (2019): 2328–2331. http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_440_19.

Amzad, H., and K. Vijayalakshmi. “Tourism Recommendation System: A Systematic Review.” International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) 10 (n.d.).

Angkasa, Agung. “Sistem Peradilan Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Restorasi Hukum 5, no. 1 (2022): 105. http://dx.doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2464.

Ariefzani, T. “Legal Protection Of The Creator Of Online SKCK Computer Programs Which Hasn’t Be Registered Under Law Number 28 Year 2014.” Veteran Justice Journal 1, no. 1 (2014): 24–40.

Asshafa, Salwa. “‘Pencapaian’ AI Sejauh Ini: Bantuan Netflix Bikin Animasi, Hingga Jadi Kurator Seni.” Akurat. Last modified February 15, 2023. Accessed November 6, 2023. https://www.akurat.co/infotech/1302404434/Pencapaian-AI-Sejauh-Ini-Bantuan-Netflix-Bikin-Animasi-Hingga-Jadi-Kurator-Seni.

Daly, Angela, Thilo Hagendorff, Hui Li, Monique Mann, Vidushi Marda, Ben Wagner, and Wayne Wei Wang. “AI, Governance and Ethics: Global Perspectives.” SSRN Electronic Journal (2020). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3684406.

Failaq, M. R. F. “Transplantasi Teori Fiksi Dan Konsesi Badan Hukum Terhadap Hewan Dan Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 1, no. 02 (2022): 113–125.

Haenlein, Michael, and Andreas Kaplan. “A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence.” California management review 61, no. 4 (2019): 5–14. http://dx.doi.org/10.1177/0008125619864925.

Haris, M. T. A. R., and T. Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 307–316.

Ibrahim, M. “Legal Protection of Moral Rights Against Songwriters at the Republic of Indonesia Radio Broadcasting Institution (RRI) in Ternate City.” de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 61–77.

Ihalainen, Jani. “Computer Creativity: Artificial Intelligence and Copyright.” Journal of Intellectual Property Law & Practice 13, no. 9 (2018): 724–728. http://dx.doi.org/10.1093/jiplp/jpy031

Jaya, F., and W. Goh. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia.” Supremasi Hukum 17 (2021): 1–11.

Koos, S. “Artificial Intelligence-Science Fiction and Legal Reality.” Malaysian Journal of Syariah and Law (2018).

Kurniawan, K. D., and D. R. I. Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 324–346.

Mahmud, Muhammad Isra. “Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik).” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 4 (2020). http://dx.doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art1.

Manullang, E. F. M., and Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional Antara Manipulasi Dan Fiksi. “SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI.” Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 1 (2021): 139–154.

Muhhamad Habibi Miftakhul, Marwa. “Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun.” JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN 23, no. 01 (2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20. http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.

Odonnell, E. “Rivers as Living Beings: Rights in Law, but No Rights to Water?” Griffith Law Review 29, no. 4 (2020): 643–668.

Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, Edho R. Ermansyah, and Gerry Pindonta Ginting. “Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman.” Jurnal hukum & pembangunan 50, no. 1 (2020): 71. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483.

Prananingrum, Dyah Hapsari. “TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM.” Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 73–92. http://dx.doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.

Prasasti, Giovani Dio. “Sederet Kekhawatiran Muncul Terhadap Aplikasi Lensa AI yang Viral di Media Sosial.” Liputan6. Last modified December 9, 2022. Accessed November 6, 2023. https://www.liputan6.com/tekno/read/5149176/sederet-kekhawatiran-muncul-terhadap-aplikasi-lensa-ai-yang-viral-di-media-sosial.

Prasetyo, A. “KEPEMILIKAN TUNGGAL PERSEROAN TERBATAS DALAM UU CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM.” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 5, no. 1 (2021): 39–54.

Pratomo, Yudha. “Getty Images Gugat Perusahaan AI, Diduga Pakai Gambar Tanpa Izin Untuk Latih Kecerdasan Buatan.” Kompas. Kompas.com, January 19, 2023. Accessed November 6, 2023. https://tekno.kompas.com/read/2023/01/19/12010047/getty-images-gugat-perusahaan-ai-diduga-pakai-gambar-tanpa-izin-untuk-latih.

Puspita, Ratna. “Wamenkumham: AI Berimplikasi Terhadap UU Hak Cipta.” Republika Online. Last modified October 14, 2021. Accessed November 6, 2023. https://www.republika.co.id/berita/r0ynzg428/wamenkumham-ai- berimplikasi-terhadap-uu-hak-cipta.

Rodliyah, R., A. Suryani, and L. Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem HuKum Pidana Indonesia.” Jurnal Kompilasi Hukum 5, no. 1 (2020): 191–206.

Tektona, R. I., N. K. Sari, and M. R. Alfaris. Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara, 2021.

Triatmojo, F., A. I. Hamzani, and K. Rahayu. Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil, 2021.

Tus, D. S. A. K. “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.” Vyavahara Duta 14, no. 1 (2019): 12–20.

Wijaya, M., and H. Christianto. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Rumah Sakit Sebagai Korporasi Atas Tindakan Medis Dokter Di Luar Persetujuan Pasien.” Pamulang Law Review 5, no. 2 (2022): 193–206.

“AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik, Bakal Rilis dan Saingi ChatGPT?” cnnindonesia.com. Last modified January 30, 2023. Accessed November 6, 2023. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230130140149-185-906599/ai-milik-google-bisa-ciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt.

Analisis Hukum Tentang Peran Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Kesehatan

Made Wipra Pratistita, Taufiqurrohman Syahuri — Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0700

Penggunaan media sosial dalam upaya promosi kesehatan merupakan sarana dalam penyaluran informasi kesehatan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan. Namun, bagaimanakah peran media sosial dalam promosi kesehatan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini membahas sejauh mana peran media sosial dalam promosi kesehatan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan hukum kesehatan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel mengenai teknologi informasi. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE belum mengatur pelaksanaan promosi kesehatan melalui media sosial sehingga dalam hal ini perlu adanya pensinergisan peraturan dalam penggunaan sarana media sosial dalam upaya promosi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kata kunci: Sosial Media, Promosi Kesehatan, Peraturan Perundang-Undangan,

The use of social media in health promotion efforts is a means of distributing health information to the public in an effort to improve health quality. But how is the role of social media in health promotion according to the applicable laws and regulations? This research discusses the extent of the role of social media in health promotion when viewed from legislation. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of health law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles on information technology. The conclusion obtained in this paper is that Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 11 of 2008 concerning ITE has not regulated the implementation of health promotion through social media so in this case there is a need to synergize regulations in the use of social media facilities in health promotion efforts to achieve the highest level of health.

Keywords: Sosial Media, Health Promotion, legislation.

REFERENCES

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ashidiqqie, J dan M. Ali Safa’at. 2006. Theory Hans Kelsen tentang Hukum, Cet.I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Holmes, David. 2012. Teori Komunikasi, Teknologi, dan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Irwansyah, 2023, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta : Mirra Buana Media.

Maulana, Heri, d.j, 2009. Promosi Kesehatan. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC

Notoatmodjo S. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nurmala, Ira. et al. 2018. Promosi Kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press.

Widyaningsih, Dwi. et al. 2019. Promosi dan Advokasi Kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Jurnal:

Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur. INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi, 18(2), 25-34.

Acha-Anyi, A. et al., 2020. Social media for health promotion: A visual analysis of “TB proof” South Africa’s Facebook page. Technology in Society, 63.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Inpres Germas)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1297.

Sumber Lain:

Andi Link, HootSuite (We Are Social) : Indonesia Digital Report 2021, 18 Agustus 2021, melalui https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/

Bayu Hermawan, Kapolri Keluarkan Maklumat Ikuti Pemerintah Cegah Covid-19, 22 Maret 2020, melalui https://republika.co.id/berita/q7jygt354/kapolri-keluarkan-maklumat-ikuti-pemerintah-cegah-covid19, diakses pada 28 Januari 2021.

Mac Donald, I., 2014. Hospitals embrace social media, but have yet to realize its full benefits. Available at: https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/hospitals-embrace-social-media-but-have-yet-to-realize-its-full-benefits [Accessed June 20, 2023].

Mega Kurnia, Galuh. 2019. Perubahan Gaya Hidup dan Pola Penyakit, Paradigma Masyarakat Harus Segera Berubah. UNAIR News melalui situs: http://news.unair.ac.id/2019/04/07/perubahan-gaya-hidup-dan-pola-penyakit-paradigma-masyarakat-harus-segera-berubah/ diakses pada 24 Desember 2022

Dean, B., 2021. Social Network Usage & Growth Statistics: How Many People Use Social Media in 2021? Available at: https://backlinko.com/social-media-users (Accessed June 21, 2023)

Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono — Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0700

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengawasan tingkat kabupaten mengenai pengelolaan wakaf sehingga dan penunjukan nadzhir yang kompeten sebagai pengelola wakaf, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wakaf yang terbengkalai serta adanya gugatan ahli waris setelah wakif dan nadzhir meninggal dunia, pelaksanaan pengelolaan wakaf ini dapat melihat dari sistem pengelolaan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di Negara mesir. Maka sebagai langkah memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama harus kembali menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem manajemen.

Kata kunci: Wakaf, Nadzhir, Ahli Waris

The problem examined in this paper is what is the essence of waqf in relation to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and what is the urgency of renewing waqf management in Indonesia. This research uses a normative juridical research type, and uses a statutory approach as well as a conceptual and comparative approach. The results of this research are the need for district level supervision regarding waqf management so that and the appointment of competent nadzhir as waqf managers, this aims to prevent abandoned waqf and the existence of lawsuits from heirs after the wakif and nadzhir die, the implementation of waqf management can be seen from the system management that had previously been implemented in Egypt. So as a step to advance the world of waqf in Indonesia, the Government through the Ministry of Religion must return to carrying out its functions and duties, in order to facilitate the management and empowerment of waqf in accordance with the demands of community development. Currently, waqf management in Indonesia needs to be used. Productive use of waqf requires management in a national system involving management system.

Keywords: Waqf, Nadzhir, Heirs

REFERENCES

Buku :

Anshori, Abdul Ghofur, 2011 Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Achmadi, Asmoro, 2007, Filsafat Umum, cet. Ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Djunaidi, Achmad,dkk, 2013, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf, Jakarta: Kementrian Agama RI.

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.

Harry Hikmat,2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press.

Juni, Efran Helmi,2012, Filsafat Hukum, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia.

Sumantri, Jujun S. Suria, 1993, Filsafat Ilmu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Supriyadi, A. Adang, 2019, Airmanship, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama.

Jurnal :

Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana “Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Modal”, M edia Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.

Arifin, problematika perwakafan di indonesia (Telaah Historis Sosiologis). Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2) 2014.

Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Jakarta: Kementerian Agama.

Herawati, M., & Mukhsin, M., Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(1)2020,. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052

Islamiyati dkk, Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, Jurnal Suara Hukum Volume 5 Nomor Nomor 1 Maret 2023 .

Kamariah dkk, Problema Wakaf Di Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah

Khusaeri, 2015, Wakaf Produktif. Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 12(1).

Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

Shelly Justia Jatnyana, Pengelolaan Wakaf Di Kota Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.

Siti Kalimah, Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Nomor 4, Desember 2020.

Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D, Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 1(1)2021, https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.359

Sutikno, 2008, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Internet.

Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama R.I Tahun 2015 diakses di https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/31184448cb485e2737dc8529567a119d.pdf

https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantangan-pemberdayaan-wakaf-tanah-di-indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah%20utama%20nadzir%20adalah%20nadzir,utama%20dalam%20pemberdayaan%20wakaf%20tanah. Diakses pada tanggal 26 September 2023

https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Problematika-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak

https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:42

Maladministrasi Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Muhammad Alfar, Ahamd Rustan, Irwansyah Irwansyah, Fachmi Jambak — Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0700

Salah satu hak bagi ABH yang masih terabaikan adalah masih terdapat ABH yang masih dilakukan penahanan di Rutan bercampur dengan tahanan dewasa yang seharusnya penahanan dilakukan pada LPKS dan/atau LPAS agar tidak bercampur dengan tahanan dewasa sehingga anak rentan mendapatkan pengaruh buruk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimanakah praktik penahanan ABH dalam rangka menghadapi proses hukum? Apa bentuk maladministrasi yang terjadi dalam proses penahanan ABH dalam menjalani proses hukum? Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses penahanan terhadap ABH dalam rangka menjalani proses hukum masih bercampur dengan tahanan orang dewasa akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS. Adapun bentuk maladministrasi yang terjadi akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS yaitu, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata kunci: Maladministrasi, pemenuhan, Hak ABH

One of the rights for ABH that is still neglected is that there are still ABH who are still being held in detention centers mixed with adult prisoners who should be held at LPKS and / or LPAS so as not to mix with adult prisoners so that children are vulnerable to bad influences. The formulation of the problem in this study is: How is the practice of ABH detention in order to face the legal process? What forms of maladministration occur in the process of detention of ABH in undergoing legal proceedings? This research is included in normative legal research using the statutory approach method statute approach and conceptual approach. Based on the results of the study, it was concluded that the detention process for ABH in the context of undergoing legal proceedings is still mixed with adult detention due to the unavailability of LPKS and / or LPAS. The forms of maladministration that occur due to the unavailability of LPKS and / or LPAS are neglect of legal obligations, protracted delays, and irregularities in procedures in the implementation of public services.

Keywords: Maladministration, fulfillment, ABH Rights

REFERENCES

Abd, Munim. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK,” 2022.

Analiyansyah, Analiyansyah, and Syarifah Rahmatillah. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh).” Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies 1, no. 1 (2015): 51–68.

Andari, Soetji. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial.” Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos) 6, no. 2 (2020): 76–92. https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200.

“Data Kepolisian Resor Kendari, Setember 2023,” n.d.

Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6, no. 1 (2015)

Ersanda, Elsha, Ahmad Rustan, and Wahyudi Umar. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen” 5, no. 2 (2023): 1859–70. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3653.

Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. “Mal Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara.” Jurnal Yustitia 13, no. 2 (2019): 69–78.

Hizbullah, M Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.” Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak 1, no. 2 (2019).

Masthuri, Budhi. Mengenal Ombudsman Indonesia. Pradnya Paramita, 2005.

Naibaho, Daud Fredrik Randa. “Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.” Universitas Jambi, 2021.

Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 8, no. 2 (2017): 161. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356.

Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, and Diani Indah Rachmitasari. “Memahami Maladministrasi.” Ombudsman Republik Indonesia, 2013, 22.

Pradana, Jannah Mutiarani, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Fuji Furnamasari. “Karakter Anak Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua Dan Lingkungan Sekitar.” Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 3 (2021): 7834–40.

Primaharsya, Angger Sigit Pramukti Dan Fuady, and Angger Sigit Pramukti. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Putri, Sesty Deli, Anrial Anrial, and Dita Verolyna. “Komunikasi Persuasif Pendamping Dalam Pembinaan Anak Di LPKS ABH Anak Bangsa.” IAIN Curup, 2022.

Putro Ferdiawan, Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis. “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 1 (2020): 19. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044.

Rustan, Ahmad, Ju Lan Hsieh, and Wahyudi Umar. “Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study ‘Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk.’” Varia Justicia 17, no. 3 (2021): 246–57. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i3.6265.

Umar, Ratih Do. “KAJIAN HAK ANAK ATAS PEMISAHAN PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN MENURUT HAM.” LEX ET SOCIETATIS III, no. 5 (2015): 14–18.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (n.d.).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (n.d.).

Wahyudhi, Dheny. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6, no. 1 (2015): 143–63.

Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu

Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono — Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +0700

Artikel ini mengkaji tentang aliran filsafat hukum utilitarianisme dan relevansi terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Utilitarianisme merupakan suatu konsep aliran filsafat hukum yang menekankan eksistensi hukum harus memiliki nilai manfaat dan membawa kebahagiaan pada masyarakat. Kedua, relevansi konstruksi pengawasan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan aliran filsafat hukum utilitarianisme terletak pada semangat dalam mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan kepada msyarakat. Karena pengawasan pemilu memiliki tujuan untuk memastikan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai kosntitusional yaitu, bersifta langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Pemilu yang seperti ini akan memiliki implikasi terhadap implementasi tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Utilitarianisme, Pengaturan dan Pengawasan Pemilu

This article examines the legal philosophy of utilitarianism and its relevance to the construction of election supervision arrangements. The research method used to study this legal issue is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The results of this research show that Utilitarianism is a concept of legal philosophy which emphasizes that the existence of law must have beneficial value and bring happiness to society. Second, the relevance of the construction of election supervision in Law no. 7 of 2017 concerning Elections with the legal philosophy of utilitarianism lies in the spirit of realizing beneficial values for society. Because election supervision has the aim of ensuring that elections as part of democracy run in accordance with constitutional values, namely, being direct, public, free, secret, honest, fair and of good quality. Elections like this will have implications for the implementation of life in the nation and state.

Keywords: Legal Philosophy, Utilitarianism, Election Regulation and Supervision

REFERENCES

Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Inter-pretasi Undang-Undang (Legis-prudence). Jakarta: Kencana,

Ahsanul Minan, 2019. Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu;

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

A Mangunhardjana, 1999. Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z, Yogyakarta: Kanisius,

Bachsan Mustofa, 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

Hamzah Halim, 2013. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris, Jakarta: Prenada Media Group;

Kamarusdiana, 2018. Filsafat Hukum, Jakarta; UIN Jakarta Press,

Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Muhammad Rakhmat, 2015. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung; STIE Pasundan Press,

Muchsin, 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Iblam,

Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020. Filsafat Hukum, Depok; PT Raja Grafindo,

Soedjono Dirjosisworo, 1983. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Bakir Bakir, 2017. “Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1: 58–68.

Dwi Edi Wibowo, 2019. Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindu-ngan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 19, Nomor 1, Juni;

Muhammad Khambali, 2014. “Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” Supremasi Hukum 3, no. 1: 9.

Mushafi, 2022. The Validity of Bawaslu’s Legal Decisions Handling Election Violation, UNTAG Law Review (ULREV) Volume 6, Issue 2, November, PP 35 – 41

Indra Rahmatullah, 2021. Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia, ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 4;

Zainal B. Septiansyah & Muhammad Ghalib, 2018. Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 1, Juni; (27-34).

Darji Darmodiharjo, 1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama;

Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa & Syarifah Lisa Andriati, (2022). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, JURNAL CREPIDO, Volume 04, Nomor 01, Juli;

Radian Syam, 2021. Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.7.No.1,

Syafriadi & Selvi Harvia Santri, Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu, Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 42-47;

Ratnia Solihah, Arry Bainus & Iding Rosyidin, 2018. Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis, Jurnal Wacana Politik; Vol. 3, No. 1, Maret: 14 – 28;

Tata Wijjayanta, 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14.No.2,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilu, No.4 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD;