Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Abstract

Kejahatan semakin marak pada era modern ini, baik kejahatan berat maupun ringan. Kini kejahatan juga semakin banyak terjadi pada sebuah Korporasi , baik korporasi kecil maupun besar, contohnya yaitu Perseroan Terbatas (PT) . pada PT banyak organ-organ di dalamnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana guna memperkaya diri sendiri, organ-organ PT diantaranya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Anggota. Korporasi berbuat dan bertindak atas  kepentingan  dari  korporasi  melalui  struktur  kepengurusan  yang  tersistematisasi,  atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti strict liabilitydan Vicarious  liability  maka  korporasi  dapat  dikenakan  pidana.  Korporasi  dipidana  sebagai  pertanggungjawaban  karena  tanpa  pertanggungjawaban  pidana  korporasi. Dalam sistem pertanggungjawaban korporasi ini pula telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Prinsip Piercing the corporate veil itu sendiri guna untuk menyingkap tirai perusahaan yang dimanfaatkan oleh organ tertentu guna melakukan tindak pidana sehingga harus dapat mempertanggungjawabkan sesui dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.