Kepatuhan TNI Dalam Hukum (Analisis Filsafat Hukum Terhadap Tanggung Jawab TNI Dalam Negara Hukum)

Abstract

Kepatuhan terhadap hukum adalah prinsip fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat) yang menuntut semua elemen kekuasaan, termasuk militer, untuk tunduk pada supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya terbatas pada pertahanan negara, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keutuhan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan yang bersifat koersif, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai keadilan, moralitas, dan rasionalitas publik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap institusi negara. Lebih lanjut, pembahasan difokuskan pada bagaimana TNI, sebagai lembaga yang memiliki kekuatan dan otoritas besar, harus menjalankan fungsinya secara profesional dalam kerangka hukum. Kepatuhan hukum oleh TNI menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum harus dipahami sebagai komitmen etis dan filosofis yang melekat dalam setiap tindakan TNI demi terwujudnya tata negara yang adil, beradab, dan demokratis.