Kontroversial Syarat Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024 (Kajian Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

Abstract

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mencabut batasan usia bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu. Keputusan ini menantang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan keputusan ini menjadi polemik dan isu yang hangat dibicarakan di masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "Persyaratan Usia yang Kontroversial Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)". Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, rumusan masalahnya adalah, yang dianggap kontroversial dan telah menimbulkan polemik di masyarakat, dan apa kewenangan Mahkamah Konstitusional dalam menangani petisi peninjauan materiil menurut peraturan perundang-undangan, apa isi keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 90/PUU-XXI/2023.