Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Badan Gizi Nasional Atas Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Program MBG

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang menggunakan anggaran negara dan bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, dugaan korupsi dalam pengadaan program tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pejabat BGN atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Program MBG, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, unsur kesalahan, penyertaan, dan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat BGN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga harus dibuktikan melalui adanya kesalahan, kesengajaan, peran aktif dalam pengadaan, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Penegakan hukum yang objektif diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional.