Mendesain Ulang Regulasi Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Rangka Menjaga Keluhuran Martabah Peradilan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Eskalasi degradasi etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi mendesak dilakukannya evaluasi holistik terhadap instrumen penegakan hukum internal. Penelitian ini urgent guna membedah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 09/2006 tentang Pemberlakuan Dekrlasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang secara normatif dinilai stagnan serta memicu disintegrasi regulasi pasca ditetapkannya PMK Nomor 1/2023 mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyingkap adanya kelemahan fundamental pada aspek substansi norma dan independensi organ pengawas yang masih terkooptasi oleh intervensi internal kelembagaan, sehingga rawan memicu benturan kepentingan (conflict of interest) dalam penanganan pelanggaran etik. Ketidakpastian hukum ini berimplikasi langsung pada runtuhnya legitimasi publik terhadap putusan lembaga peradilan. Konklusi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi total melalui desain ulang hukum materiil maupun formil pada regulasi kode etik Hakim Konstitusi yang berorientasi pada penguatan independensi lembaga pengawas serta sinkronisasi aturan secara progresif. Rekonseptualisasi pengaturan tersebut menjadi conditio sine qua non guna memulihkan marwah, keluhuran martabat, sekaligus menegakkan kembali integritas otoritas peradilan konstitusi di Indonesia secara berkelanjutan guna mewujudkan tatanan negara hukum yang demokratis.