Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Temuan Makanan yang Mengandung Boraks oleh BPOM

Authors

  • Silvy Dwi Rahmawati Universitas Jember, Indonesia
  • Edi Wahjuni Universitas Jember, Indonesia
  • Pratiwi Puspitho Andini Universitas Jember, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4006

Keywords:

Consumer; Legal; Protection; Food; Borax

Abstract

The development of the industrial world, especially in the food sector, is no stranger to the use of chemicals, this is done so that food products become more durable, usually the chemical used is borax.  Therefore, consumer protection is needed, which is an integral part of healthy business activities.  This study aims to determine the legal protection of consumers of food containing borax and to determine the efforts that can be made by consumers if they suffer losses due to consuming food containing borax.  Using doctrinal or normative juridical method by applying statutory approach and conceptual approach in its writing.  The conclusions gained in this study show that the legal protection received by customers who are injured can be in the form of external legal. According to the study's findings, consumers who suffer harm may be able to get legal protection in the form of external legal protection, which is protection established by the government through laws or regulations that cater to the interests of vulnerable parties.  And if consumers suffer losses, they can pursue settlement efforts in two (two) ways: through court channels (litigation), which refer to the general court's procedural procedures, and through out-of-court (non-litigation) channels through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), which has three settlement channels: mediation, conciliation, and arbitration.

ABSTRAK

Perkembangan dunia industri, terutama di sektor pangan, tidak asing dengan penggunaan bahan kimia, ini dilakukan agar produk makanan menjadi lebih tahan lama, biasanya bahan kimia yang digunakan adalah boraks. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan bisnis yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perlindungan hukum bagi konsumen makanan yang mengandung boraks dan untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mereka mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Menggunakan metode yuridis doktrinal atau normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penulisannya. Kesimpulan yang didapat dalam studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh pelanggan yang mengalami cedera dapat berupa perlindungan hukum eksternal. Menurut temuan studi, konsumen yang menderita kerugian mungkin dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum eksternal, yang merupakan perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang rentan. Dan jika konsumen mengalami kerugian, mereka dapat melakukan upaya penyelesaian dengan dua (dua) cara: melalui jalur pengadilan (litigasi), yang merujuk pada prosedur prosedural pengadilan umum, dan melalui jalur non-pengadilan (non-litigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memiliki tiga saluran penyelesaian: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kata Kunci:

Perlindungan; Hukum; Konsumen; Makanan; Boraks;

 

References

Anggit Rahmat Fauzi, Ansari, Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ar-Risalah, Vol. XVIII, No. 1, 2020.

Chandra Adi Gunawan Putra, et.al., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2023.

Dyah Trihandini, Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan COVID-19”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 8, No. 2, 2020.

Edi Wahjuni, Firman Floranta Adonara, Etik Kurniawati, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar, Jurnal Rechtens, Vol. 12, No. 2, 2023.

Ely Rahmawati dan Hana Harifah, Analisis Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Boraks Dan Formalin Pada Makanan, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 4, No.2, 2021

Indah Sari, Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9, No. 10, 2018.

Jonathan Aldy Daniel Mangindaan, et.al., Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lex Administratum, Vol. 11, No. 2, 2023.

Maria Alberta Liza Quintarti, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 4, 2020.

Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad, Efektifitas Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 2, 2021.

Roida Nababan, Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2021.

Siti Istiqomah, Mirnawati B Sudarwanto, Etih Sudarnika, Penambahan Boraks Dalam Bakso dan Faktor Pendorong Penggunaannya Bagi Pedagang Bakso di Kota Bengkulu, Jurnal Sain Veteriner, Vol. 34, No. 1, 2016.

Suriani BT Tolo, Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Terlarang, Pleno De Jure, Vol. 8, No. 1, 2019.

A.A. Sagung Ngurah Indradewi, Hukum Perlindungan Konsumen : Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana, Bali : Udayana University Press, 2020.

Damin Sumardjo, Pengantar Kimia: Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran dan Program Strata I Fakultas Bioeksakta, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009.

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

M. Khoidin, Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan, dan Praktik). Surabaya : laksBang PRESSindo, 2017.

Moch. Isnaeini, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.

Panjaitan, Hulman, Hukum Perlindungan Konsumen : Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta: Kencana, 2011.

Kompas.com, BPOM Temukan Makanan Mengandung Boraks di Kya-Kya Surabaya, Wali Kota, https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/06/095809578/bpom-temukan-makanan-mengandung-boraks-di-kya-kya-surabaya-wali-kota?page=all.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi, Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi, https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/.

Pemerintah Kota Surabaya, Perkuat Nuansa Chinatown di Kya-Kya Kembang Jepun, Pemkot Surabaya Pasang Papan Bahasa Mandarin, https://www.surabaya.go.id/id/berita/78149/perkuat-nuansa-chinatown-di-kya-kya-kembang-jepun-pemkot-surabaya-pasang-papan-bahasa-mandarin.

Willi Irawan, Kya-Kya, Surga Wisata Kuliner di Surabaya, https://www.antaranews.com/berita/3801348/kya-kya-surga-wisata-kuliner-di-surabaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2

Downloads

Published

2025-06-27

How to Cite

Dwi Rahmawati, S., Wahjuni, E. ., & Puspitho Andini, P. . (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Temuan Makanan yang Mengandung Boraks oleh BPOM . JURNAL RECHTENS, 14(1), 1–20. https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4006

Issue

Section

Articles