Hambatan Implementasi Kebijakan Zero Tolerance terhadap FGM di Ethiopia

Abstract

Ethiopia sampai saat ini masih menjadi salah satu negara di mana praktik Female Genital Mutilation (FGM) masih dilakukan, dengan sekitar 25 juta perempuan dan anak perempuan yang telah mengalami aktifititas ini. Dalam upaya untuk memberantas FGM, Pemerintah Ethiopia telah menggunakan berbagai strategi dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, UNFPA, dan WHO. Salah satu strategi utamanya adalah adopsi norma zero-tolerance terhadap FGM, yang bertujuan untuk menetapkan standar ini guna menghilangkan praktik tersebut. Meskipun demikian, proses adopsi dan implementasi menghadapi tantangan signifikan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Ethiopia dalam mengadopsi norma zero-tolerance terhadap FGM secara efektif. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data, studi ini mengungkap beberapa hambatan terhadap implementasi kebijakan. Hambatan tersebut termasuk lemahnya penegakan hukum terkait FGM oleh pemerintah, tradisi yang mengakar kuat dan kepercayaan publik yang mendukung kelanjutan FGM, inkonsistensi di antara para pelaku lokal dalam upaya memberantas FGM, serta implementasi kebijakan dan program yang tidak efektif untuk menghilangkan praktik tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Ethiopia telah membuat langkah-langkah penting dalam pembentukan kebijakan dan kerja sama internasional, hambatan yang substansial masih tetap ada. Penelitian ini menyoroti perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, kampanye pendidikan yang sensitif terhadap budaya, dan tindakan yang kohesif di antara para pelaku lokal dan nasional. Selain itu, studi ini menekankan pentingnya dukungan internasional dalam memperkuat upaya lokal dan memastikan keberlanjutan inisiatif anti-FGM. Sebagai kesimpulan, mengatasi tantangan multifaset terhadap adopsi norma zero-tolerance terhadap FGM di Ethiopia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan kerangka hukum yang kuat, keterlibatan komunitas, dan implementasi kebijakan yang konsisten. Penelitian lebih lanjut dan studi lapangan yang mendetail diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan ini dan merumuskan strategi efektif untuk mengatasinya.