Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember

Abstract

Abstrak

Peraturan tentang penyandang disabilitas telah dimulai dengan diratifikasinya Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi. Kemudian dilanjutkan pada Tahun 2016 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan kemudian diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keseluruhan peraturan tersebut sudah sinergi dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun secara realisasi peraturan tersebut sangatlah minim dan cenderung susah untuk dicapai. Pelaksanaan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jember, masih belum efektif dalam realisasi penyelengaraan pemerintahan daerah, terbukti dengan kurang pahamnya masyarakat tentang Perda. Kemudian minimnya fasilitas dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Hak, Disabilitas, Kabupaten Jember

Abstract

Regulations on persons with disabilities have started with the ratification of the Convention On The Rights Of Persons With Disabilities through Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention. Then continued in 2016 with the issuance of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and then accommodated by the Regional Government of Jember Regency through Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment of Rights of Persons with Disabilities. All these regulations have synergies in realizing the fulfillment of the rights of persons with disabilities. However, in reality, these regulations are minimal and tend to be difficult to achieve. The implementation of the Regional Regulation of Jember Regency Number 7 of 2016 in Jember Regency, is still not effective in the realization of the implementation of regional government, as evidenced by the lack of understanding of the community about the Regional Regulation. Then the lack of facilities in guaranteeing the rights of persons with disabilities in Jember Regency.

Keywords: Rights, Disability, Jember Regency